Maumere, Flores Pos — Amburadulnya data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga terdampak covid-19 di beberapa desa di Kabupaten Sikka  dalam sepekan terakhir menjadi perhatian serius salah seorang Dosen STFK Ladelero, Pater Hendrik Maku, SVD.

Pater Hendrik mendatangi beberapa desa di antaranya Desa Takaplager, dan Desa Ribang, Kecamatan Nita pada Selasa (12/5/2020) untuk menggali fakta apa yang terjadi di balik carut marutnya data BST ini.

Baca juga: Terkena Dampak Covid-19, 127 ODGJ di Panti Dymphna Belum Terima Bantuan

Inilah tiga poin yang berhasil digali Pater Hendrik Maku, SVD yang dibeberkannya kepada Flores Pos, Selasa (12/5/2020) malam.

Pertama, Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Takaplager sudah dicairkan pada Minggu (10/05/2020). Kepala Desa dan beberapa aparat desa tidak menerima bantuan itu. Mereka konsisten dengan keputusan sidang tanggal 30 April bahwa mereka tidak akan menerima bantuan itu, sekalipun nama mereka dicantumkan dalam daftar penerima bantuan menurut daftar yang dikeluarkan oleh pemda.

Kedua, data penerima BST yang dikeluarkan oleh salah satu instansi Pemkab Sikka sangat bermasalah. Dalam daftar itu ada nama dari beberapa ASN, kades beberapa aparat desa, bahkan ada nama dari orang yang sudah meninggal dunia.

“Sangat boleh jadi, data itu sudah tua. Semuanya belum diperbarui. Saya menduga pendataan itu dibuat dengan sangat tergesa-gesa. Mestinya instansi pembuat data harus lebih hati-hati dalam membuat pendataan. Kades dan pemerintah desa  tidak punya wewenang untuk menentukan siapa yang layak atau  tidak layak menerima bantuan. Pemdes hanya  menerima soffcopy atau bagian daftar yang dikeluarkan Dinsos atau Kemensos. Pemdes malah bingung  mengapa ada nama-nama yang tidak masuk akal dalam daftar itu. Jadi janhan cepat menilai bahwa Pemdes yang memanipulasi data,” kata Pater Hendrik.

Ketiga, data penerima BST yang bermasalah itu juga didapat dari Desa Ribang. Di Ribang ada penduduk yang sudah pindah, PNS, dll dicantumkan sebagai penerima BST. Menurut beberapa sumber, data bermasalah itu hampir merata di seluruh kabupaten. Substansinya sama yakni data tua-belum diperbaharui. Padahal desa sudah punya data terkini yang disiapkan untuk para calon penerima BST.

Dosen Islamogi STFK Ledalero ini, meminta instansi yang bertanggung jawab di balik input data BST ini untuk memberikan klarifikasi.

“Menurut saya, pejabat dari instansi yang bertanggung jawab di balik input data ini harus memberikan klarifikasinya dalam kasus data yang kacau ini. Saya belum dengar atau baca, apa pernyataan pejabat dimaksud dalam menanggapi data BST yang problematis ini,” ujar Pater Hendrik.

Untuk diketahui gelombang protes dari warga yang tidak tercantum dalam daftar penerima BST marak terjadi di Kabupaten Sikka dalam beberapa hari terakhir ini. Warga mendatangi beberapa desa/instansi untuk memprotes fakta terdaftarnya beberapa oknum aparat desa, ASN, bahkan ada orang yang sudah meninggal masuk dalam daftar penerima BST.

Sebelumnya, Bupati Sikka Fransikus Roberto Diogo kepada wartawan di Posko Covid-19 Sikka, Sabtu (9/5/2020) mengaku telah mendapatkan informasi terkait data-data calon penerima Bansos Tunai yang tidak tepat sasar, karena dalam pendataan yang sudah ada, masih ada nama-nama pihak yang tidak berhak menerima seperti kades dan perangkat desa, oknum PNS, ada nama orang yang sudah meninggal, bahkan ada juga dalam satu keluarga yang terdata 7 orang sebagai penerima.

“Saya akan turun cek ke beberapa lokasi yang diduga terjadi kesalahan data ini, termasuk di Desa Takaplager, Kecamatan Nita. Saya akan cek petugas yang melakukan pendataan. Ini terjadi karena petugas data tidak serius lakukan pendataan,” kata Bupati Fransiskus Roberto Diogo.*

Penulis: Wall Abulat/ Editor: Arsen Jemaru