•  04 Dec 2021
•  Public

            Venansius Haryanto diundang sebagai pembicara dalam webinar daring yang diselenggarakan oleh Kelomopok Menulis di Koran (KMK) dan Diskusi Filsafat Ledalero bersama Senat Mahasiswa (SEMA) STFK Ledalero (03/21). Seminar online ini berangsung pada malam hari pukul 20.15-22.15 WITA.

Webinar yang diselenggarakan oleh KMK dan SEMA STFK Ledalero kali ini, tidak hanya diikuti oleh Mahasiswa/I STFK Ledalero, tetapi juga seluruh kaum intelektual dari pelbagai kampus di Indonesia dan masyarakat luas. Tema yang dibicarakan dalam seminar ini ialah “Pariwisata dan Politik Pembangunan di Flores”. Webinar ini bertujuan untuk melihat dan mengkritisi kembali proyek pariwisata pembangunan di Flores di tengah penderitaan dan kesusahan masyarakat saat ini.

Sarnus Joni Harto, Ketua SEMA STFK Ledalero dalam sambutannya mengatakan, pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, ia menetapkan kota Labuan Bajo sebagai mega proyek Wisata Premium. Saat ini, proyek pariwisata dan politik pembangunan di Flores bukan tanpa masalah. Untuk itu, Pemerintah di media menjadi referensi bagi kita untuk menilai dan mengevaluasi sejauh mana perjalanan proyek pembangunan dan politik pembangunan di Flores belakangan ini. “Ada apa di balik proyek pembangunan dan politik pembangunan di Flores? Siapa-siapa yang diuntungkan dan dirugikan?”, ujarnya.

Ketua SEMA STFK Ledalero Sarnus Joni Harto pertama dari kiri

Venansius dalam presentasinya mengatakan bahwa konteks besar pariwisata pembangunan dan politik pembangunan yang terjadi di Flores belakangan ini merupakan suatu proyek besar yang bermula dari “Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia” (MPPPEI), 2011-2025. MPPPEI ini merupakan beberapa program utama yang kemudian menjadi sasaran utama sebagai Regional-Asia. Di sini, semua pariwisata pembangunan selalu merujuk pada MPPPEI ini.

Pencaplokan Pariwisata dan Politik Pembangunan di Labuan Bajo

Venan, pada saat yang sama pula mengatakan bahwa pada tahun 2017, Flores ditetapkan sebagai daerah yang terdapat beberapa titik urgen yang harus dicolok, dibongkar dan dibor guna menopang serta mendukung proyek pariwisata pembangunan di Flores-Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat, (NTB) dan Bali.

“Di sini, Labuan Bajo menjadi salah satu sasaran atau lahan utama dalam proyek pariwisata pembangunan tersebut. Labuan menjadi tempat penanda dari pelbagai proyek pariwisata pembangunan yang ada sehingga ia disebut sebagai proyek pariwisata pembangunan yang premium,” katanya.

Hari-hari ini, pariwisata super premium atau pariwisata Flores, khususnya Labuan Bajo telah diubah model pembangunannya. Sebelumnya, pariwisata ini berbasis komunitas dan skala menengah. Namun, dalam perjalanan waktu pariwisata ini telah diubah menjadi sesuatu yang berbasis investasi skala besar yang menyaratkan konsolidasi penguasaan lahan dalam skala besar dan pemasangan titik strategis di Labuan Bajo dan sekitarnya.

Kawasan Taman Nasional Komodo sendiri di bawah pariwisata super premium ini merupakan suatu tempat yang benar-benar diincar sebagai lahan baru investasi. Kawasan ini telah diprivatisasi sehingga tidak semua orang bisa mengaksesnya.

 “Di sini, terjadi suatu perubahan yang besar bahwa pariwasata super premium itu telah secara radikal ‘keluar’ dari esensi pembangunannya. Inti dari pariwisata super premium ini adalah bertujuan untuk kesejahteraan dan perkembangan masyarakat umum dan bukan sekelompok orang tertentu. Jadi, tujuan pariwisata pembangunan itu jelas yakni kesejahteraan universal,” tegas Venan.

Diskusi Terbuka

Venansius Haryanto pertama dari kiri

Selanjutnya, dalam sesi diskusi, Vallen Ukat, Mahasiswa STFK Ledalero, mengangkat suatu masalah pembangunan yang terjadi belakangan ini. Bahwasanya, pembangunan selalu dinilai berdasarkan pertumbuhan ekonominya. Hal ini berdasarkan program rekonstruksi ekonomi yang dilakukan IMF sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan selalu dinilai berdasarkan produk domestic bruto. Situasi ini membuat pembangunan kita menjadi dilema karena di dalamnya terdapat kerugian dan keuntungan bagi setiap individu.

“Kita mau memperjuangkan yang mana, kita mau memperjuangkan mereka yang dirugikan atau orang-orang kecil lainnya yang mendapat keuntungan di dalam proyek pembangunan itu?” tanya Vallen Ukat.

Pak Venan menanggapi, cara hidup masyarakat di tengah dunia yang semakin maju ini, tentunya tidak hanya suatu cara hidup yang sedang menghidupkan register-register yang coba dipasang oleh rezim pembangunan neoliberal. Akan tetapi, yang lebih penting dikritisi ialah persoalan-persoalan ekonomi politik terkait kehidupan masyarakat yang tidak maju, seperti ketidakadilan akses dan lainnya.

“Kita akui bahwa pariwisata atau sektor pembangunan pertambangan lainnya itu tentu membuka peluang kerja atau lowongan kerja bagi masyarakat. Akan tetapi, bila dijawab secara radikal maka pada akhirnya pencapaian paling tinggi masyarakat kita itu ialah menjadi buruh, seperti buruh di hotel dan pelbagai tempat lainnya. Nah di sini, keseluruhan sumber daya itu menjadi basis material yang sangat penting untuk pembangunan jangka panjang sementara sektor pangan, pertanian dan peternakan itu dilepaskan begitu saja. Jadi, kita juga harus hati-hati dalam melihat pelbagai tawaran dalam pembangunan itu,” jawab Venan.

Selain itu, P. Willy Gaut, SVD, misionaris Belgia, melihat secara luas terkait proyek pariwisata pembangunan yang berkembang belakangan ini. “Perlu diketahui bahwa tidak ada satu regulasi yang bisa menjadi payung hukum dalam proyek pembangunan. Pemerintah Daerah (PEMDA) atau Pemerintah Lokal itu punya daya tawar yang lebih dalam seluruh proses ini. Jadi, tidak hanya sekedar mengikuti apa yang diprogramkan oleh Pemerintah Pusat dan hal ini bisa menjadi turunan dari program otonomi daerah itu,” komentar P. Willy, SVD.

Venansius mengatakan bahwa ruang gerak PEMDA selalu menjadi sesuatu yang urgen dibicarakan dan dipertanyakan oleh masyarakat belakangan ini. “Ruang atau tempat bagi PEMDA itu merupakan sesuatu yang selalu kita pertanyakan dan selalu terjadi dalam sikap kita ketika unjuk rasa, ‘public hearing’ inilah yang menjadi fakta letak posisi ruang PEMDA tersebut. Dengan adanya Pemerintah Pusat dan tingakat-tingkat yang lain, itulah yang memperkecil ruang gerak PEMDA. Persis sekarang di bawah ‘omnibus laws’ ini maka semuanya akan dilibas habis. Selama ini, kita coba untuk mengadvokasi melalui kebijakan di PEMDA dengan mendorong perda-perda kecil dan itupun sangat kecil ruang geraknya karena undang-undang pada level nasional sampai saat ini masih mandek. Dalam konteks kita di sini, kita bisa masuk melalui perlindungan lahan-lahan wilayah adat itu menjadi salah satu celah yang sangat penting sehingga ruang-ruang ini yang bisa diambil oleh PEMDA,” pungkas Venansius.

Kemana Arah Kita?

Pertanyaan ini merupakan penegasan Pak Venan di closing statement dalam webinar pada kesempatan ini. Sebagai sebuah diskusi, beliau meminta sebuah tindakan bersama menanggapi isu-isu masalah sosial seperti yang dibahas pada kesempatan webinar ini. Dua hal pokok yang ia tekankan bahwa kita mesti bergerak di basis masing-masing untuk sebuah penguatan dan perlawanan yang bersatu padu dalam melawan kekuasaan oligarki demi pembangunan pariwisata dan politik pembangunan yang bercokol pada kepentingan publik.

Setelah closing statement ketua SEMA STFK Ledalero menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Venan Haryanto dan anggota webinar untuk kegiatan diskusi yang telah berlangsung lancar. “Mewakili KMK-L dan SEMA STFK Ledalero, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Venan Haryanto yang telah membawa kami kepada diskusi yang hangat dan membangun. Semoga apa yang kami dapatkan menjadi bekal bagi kami dalam gerakan konsolidasi gagasan dan konsolidasi gerakan sosial selanjutnya” tutup ketua SEMA dalam sambutan penutupnya.

pose bersama Peserta Webinar

Kegiatan webinar ini diakhiri dengan pose bersama anggota webinar dan  pemberian sertifikat penghargaan kepada Pak Venan Haryanto sebagai pemateri utama, kepada Sandre Loreng sebagai moderator diskusi serta kepada peserta webinar yang telah mengikuti diskusi.

*Kanisius Bauk & Athro Sumantro

BAGIKAN