Semangat Pembangunan Harus Dibarengi Perhatian pada Hak Masyarakat Adat

Gencarnya semangat pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, harus dibarengi perhatian khusus berkaitan dengan hak masyarakat adat. Demikian kata Kepala Pusat Studi Agraria Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Dr. Bayu Eka Yulian dalam Seminar Nasional Integrasi Kebijakan Pembaruan Tenurial di Wilayah Adat untuk Penyelesaian Krisis Sosial Ekologi dan Konflik Agraria di Pulau Flores, NTT, yang berlangsung pada Sabtu (11/11), di Aula St. Thomas Aquinas Ledalero.

Bayu menyampaikan beberapa hal penting terkait konflik agraria dan krisis sosial ekologi yang terjadi di Indonesia, secara khusus yang terjadi di Pulau Flores. “Sumber daya alam sudah selayaknya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, dalam konteks ini masyarakat adat di Flores. Semua sudah tertera jelas dalam pasal 33 ayat (2) UUD 1945,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bayu yang menyelesaikan pendidikan doktor sosiologi pedesaan di Institut Pertanian Bogor ini juga menjelaskan pentingnya kesadaran dalam diri masyarakat untuk menjadikan kasus-kasus terkait dampak investasi-investasi pembangunan yang mempengaruhi ekologi perlu menjadi keprihatinan bersama. Dia menekankan pentingnya seminar seperti yang diselenggarakan hari itu sebagai cara bagi masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan ekologi dan konflik agraria, kemudian merefleksikan serta menemukan solusinya.

Melalui seminar ini, kata Bayu, semua yang hadir memiliki mandat penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Dia menambahkan pihak IPB siap bekerja sama dengan IFTK Ledalero untuk menyukseskan program merdeka belajar, terutama berkaitan dengan wujud nyata pengabdian kampus terhadap kesejahteraan masyarakat, karena perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mengatasi krisis sosial ekologi dan konflik agraria di Pulau Flores, NTT saat ini.

Randi Jeharu

SEMINAR NASIONAL IPB DAN IFTK LEDALERO 2023 20